OSVIA hingga IPDN

Posted on 15 April 2011

0


Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisannya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan pamong praja yang bernama Opleiding School Vor Indlandsche (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Vor Indlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu  Binennlands Bestuur Corps (BBC) dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Indlands Bestuur Corps (IBC).

Kader Pemerintah (Terlupakan Oleh Sejarah)

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga pamong praja, maka pada tahun 1948 di bentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menenga Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makasar.

APDN Malang Merupakan Suksesor KDC

Pada tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah untuk mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 15 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN DI Malng bersifat nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend. 1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja yang bergelar Sarjana Muda (BA).
Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam upaya lebih menjamin terbentuknya kader – kader pemerintahan yang “qualified leadership and manager administrative”, terutama dalam menyelenggarakan tugas – tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas – tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Depdagri setingkat sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan yang berkedudukan di kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

IIP tak terpisahkan dari IPDN

Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pda tanggal 9 Maret 1972, Kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh presiden Soeharto yang dinyatakan : “ Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah – mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader – kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Seiring dengan pembentukan IIP yng merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan decade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 provinsi selain yang berkedudukan di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palngkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makasar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Kampus STPDN yang sekarang menjadi IPDN

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam Negeri Rudini MELALUI Keputusan No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional, APDN Nasional kedua dengan program DIII berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat yang peresmiannya oleh Mendagri pada tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Keppres No. 42 TAHUN 1992 Tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN berubah menjadi STPDN dengan program studi DIII yang diresmikan oleh Presiden RI pada Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertitik tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program D IV. Keberadaan STPDN dengan pendidikan profesi ( program DIV) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana (Strata I), MENJADIKAN Depdagri memiliki dua pendidikan tinggi kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.

IPDN Sekarang

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP. Usaha pengintegrasian STPDN ke dalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan di tetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Keppres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti dengan Keputusan Mendagri No. 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalama Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Penggabungan dan operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Kampus IPDN Manado satu dari sekian banyak IPDN Regional

Berdasarkan rekomendasi tim evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2007, penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan perlu diadakan penataan kembali secara menyeluruh. Rekomendasi tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dimana pengembangan kapasitas kelembagaaan pendidikan kedinasan di lingkungan Depdagri yang dalam pemnatapan langkah dan kegiatan menuju implementasi pendidikan dinas pamong praja dengan format sistem pendidikan yang baru.
Melalui format baru sistem pendidikan IPDN menurut Keputusan Presiden No 1 tahun 2009, telah dilakukan langkah – langkah strategis dan operasional yang diwujudkan melalui penempatan kampus IPDN di daerah yang meliputi Kampus Bukittinggi, Pekanbaru, Makassar, Manado, NTB, Kalimantan Barat,

Ditandai: , ,
Posted in: IPDN, Pemerintahan